ADMINISTRASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN : Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota - Desa (preorder)
Author : Budiman Widodo & Winarti
Publisher : UNS Press
Harga : Rp 0
ISBN : -
Bulan / Tahun Terbit : Juni / 2024
Jumlah Halaman : 92 halaman
Panjang x Lebar Buku : 16 x 25 cm
Kertas : HVS (70 gsm)
Judul Buku : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN : Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota - Desa (preorder)
Author : Budiman Widodo & Winarti
Publisher : UNS Press
Harga : Rp 0
ISBN : -
Bulan / Tahun Terbit : Juni / 2024
Jumlah Halaman : 92 halaman
Panjang x Lebar Buku : 16 x 25 cm
Kertas : HVS (70 gsm)
Sinopsis :
Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kota dengan Kabupaten. Penelitian ini dilatarbelakangi kekurang mampuan pemerintah kota dan kabupaten dalam menangani permasalahan wilayah pinggiran kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah tentang perencanaan tata ruang wilayah dalam mengatur tata guna lahan di daerah perbatasan. Kebijakan rencana tata ruang wilayah kota dan kabupaten dalam mengatur tata guna lahan di daerah perbatasan belum efektif karena kebijakan rencana tata ruang wilayah masing-masing kota dan kabupaten bersifat parsial dan tidak dapat mengantisipasi perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat dalam bidang ekonomi, sosial, transportasi dan lingkungan.
Author : Budiman Widodo & Winarti
Publisher : UNS Press
Harga : Rp 0
ISBN : -
Bulan / Tahun Terbit : Juni / 2024
Jumlah Halaman : 92 halaman
Panjang x Lebar Buku : 16 x 25 cm
Kertas : HVS (70 gsm)
Sinopsis :
Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kota dengan Kabupaten. Penelitian ini dilatarbelakangi kekurang mampuan pemerintah kota dan kabupaten dalam menangani permasalahan wilayah pinggiran kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah tentang perencanaan tata ruang wilayah dalam mengatur tata guna lahan di daerah perbatasan. Kebijakan rencana tata ruang wilayah kota dan kabupaten dalam mengatur tata guna lahan di daerah perbatasan belum efektif karena kebijakan rencana tata ruang wilayah masing-masing kota dan kabupaten bersifat parsial dan tidak dapat mengantisipasi perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat dalam bidang ekonomi, sosial, transportasi dan lingkungan.
